ELABORASI
NILAI PENDIDIKAN, NILAI EKONOMI DAN NILAI SOSIAL DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN
Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh
karena itu, secara hakiki, pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia yang diharapkan dapat melahirkan sumber daya
manusia yang berkualitas. Upaya-upaya pembangunan di bidang
pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu
sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, di dalamnya
terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu,
masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah,
masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu, manajemen sistem pembangunan
pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara terpadu, serta diarahkan pada
peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat, dengan
mengutamakan mutu, efektivitas dan efisiensi.
Pembangunan pendidikan merupakan salah
satu bagian yang sangat vital dan fundamental untuk mendukung upaya-upaya
pembangunan di bidang lainnya. Pembangunan
pendidikan merupakan dasar bagi pembangunan lainnya, mengingat secara hakiki upaya
pembangunan pendidikan adalah membangun potensi manusia yang kelak akan menjadi
pelaku pembangunan.
Pembangunan pendidikan itu sendiri perlu direncanakan secara
matang supaya tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan tepat sasaran. Proses
perencanaan merupakan unsur penting dan strategis sebagai pemandu arah
pelaksanaan kegiatan dan merupakan salah satu faktor kunci efektivitas
terlaksananya aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan yang
diharapkan bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat nasional
maupun lokal.
Pada dasarnya perencanaan bermakna sangat kompleks.
Perencanaan dapat didefinisikan dalam berbagai macam ragam, tergantung
perspektif yang digunakan serta latar belakang yang mempengaruhi seseorang
untuk mendefinisikannya. Dalam arti seluas-luasnya, perencanaan biasanya
dimaknai sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang
akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
Dalam perencanaan pendidikan terdapat tiga model pendekatan.
Pertama, pendekatan permintaan masyarakat (social demand approach).
Dalam pendekatan ini program pendidikan memang dibuat atas dasar permintaan
yang ada di dalam masyarakat dan cenderung memperhatikan tuntutan sosial akan
pendidikan. Pendekatan ini memakai asumsi bahwa layanan pendidikan merupakan
kewajiban pemerintah suatu negara kepada rakyatnya, oleh karena itu misi sosial
dalam pelayanannya sangat menonjol, terutama untuk jenjang pendidikan dasar.
Para ahli ekonomi banyak mengkritik pendekatan perencanaan
model ini, mereka berpendapat pendekatan ini mengabaikan masalah besarnya
sumber alokasi nasional dan juga menganggap bahwa pemerintah telah mengabaikan
prinsip efisiensi alokasi sumber daya dan tidak mempersoalkan berapa banyaknya
sumber daya yang dialirkan dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan
sistem pendidikan. Padahal sumber tersebut dapat dipakai dengan baik untuk
perkembangan nasional secara keseluruhan terutama dilihat dari sudut investasi
ekonomi. Selain itu pendekatan ini mengabaikan sifat dan macam tenaga kerja
yang dihasilkan yang diperlukan oleh sektor ekonomi, untuk beberapa lapangan
kerja jumlah tenaga kerja yang tersedia begitu melimpah sementara untuk
lapangan kerja yang lain tidak tersedia.
Pendekatan kedua adalah pendekatan ketenagakerjaan (man
power planning). Pendekatan ini mendesain perencanaan
pendidikan dikaitkan dengan pengembangan tenaga manusia melalui pendidikan,
guna memenuhi tuntutan kebutuhan sektor perekonomian. Pendekatan ini
memprioritaskan perencanaan pendidikan pada peningkatan/pengembangan pendidikan
yang lebih tinggi (universitas), karena berhubungan langsung dengan penyediaan
tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sektor perekonomian. Sementara pendidikan di
tingkat dasar kurang diperhatikan karena tidak menyediakan tenaga kerja secara
langsung, kalaupun ada hanya tenaga kerja yang berlevel rendah.
Dalam perencanaan ketenagakerjaan ini dilakukan
perkiraan-perkiraan terhadap kebutuhan tenaga kerja untuk sektor-sektor
perekonomian. Pendekatan ini dapat dilakukan di level nasional, lokal maupun di
dalam suatu lingkungan industri. Pada tingkat lokal akan memberikan dampak pada
kebijakan dan pengembangan program pengembangan SDM. Pendekatan ini banyak
digunakan untuk menentukan jenis dan program pelatihan yang dipersyaratkan bagi
tenaga kerja, dan perbandingan manfaat-biaya (cost-benefit) analysis) yang
dapat dijadikan alternatif program pelatihan bagi tenaga kerja.
Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan nilai tambah
(the rate of return approach).
Pada dasarnya pendekatan ini pengembangan lebih lanjut dari pendekatan
ketenagakerjaan (man power planning). Pendekatan nilai tambah yang dikaitkan
dengan ketenagakerjaan ini merupakan pendekatan yang banyak disukai oleh
perencana pendidikan khususnya para ahli ekonomi. Pendekatan ini menitikberatkan
pada keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Prinsip untung rugi inilah
yang dipakai oleh individu yang rasional kalau memutuskan bagaimana sebaiknya
membelanjakan uangnya agar keinginannya tercapai. Ia meneliti
alternatif-alternatifnya, menimbang biaya masing-masing alternatif itu dan
kepuasan yang menyertainya atau kegunaan yang akan diperolehnya dan kemudian
memilih kemungkinan-kemungkinan tertentu sebatas kemampuannya yang paling
menguntungkan. Para ahli ekonomi ini mengatakan bahwa perencanaan ekonomi dan
pendidikan harus mengikuti cara berpikir yang sama seperti ini apabila
menghadapi masalah alokasi dari keseluruhan sumber dana untuk sektor-sektor
penting yang berbeda atau didalam menghadapi alokasi dari keseluruhan sumber
sistem pendidikan untuk berbagai sub sektornya. Sebagai seorang perencana yang
baik dituntut untuk berpikir secara intuitif dalam arti untung rugi ini.
Dalam tataran strategi makro, pendidikan merupakan sebuah
investasi sosial jangka panjang dalam mendukung proses pembangunan. Pendidikan
adalah driver sekaligus katalisator percepatan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan perlu dikembangkan secara
komprehensif, sebagai rencana sistematik dalam menumbuhkembangkan dan
memberdayakan sumber daya manusia sekaligus mendukung usaha pembangunan daerah
dan pembangunan nasional melalui elabirasi antara nilai pendidikan, niali
ekonomi, dan nilai soaial.
Sumber
:
Philip H. Coombs, 1992, What is Educational Planning?, edisi
Indonesia: Apakah Perencanaan Pendidikan itu, Bharata Karya Aksara dan UNESCO,
Jakarta
Tilaar & Ace Suryadi, 1993, Analisis Kebijakan
Pendidikan Suatu Pengantar, PT Remaja Rosdakarya.
Tim penyusun, 2007, Rencana Induk Pembangunan
PendidikanProvinsi Jawa Barat, Bapeda Provinsi Jawa Barat.
0 komentar:
Posting Komentar